Sosialisasi Aturan Lembaga Pemantau, Survei dan Hitung Cepat Pemilihan 2020

Visits: 84

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berharap peran serta semua pihak, khususnya masyarakat dalam menyukseskan setiap perhelatan pemilu maupun pemilihan di Indonesia. Keterlibatan publik disetiap proses maupun tahapan dipandang sebagai bentuk kepedulian serta pengawasan guna menghadirkan proses demokrasi yang sukses.

Berangkat dari hal ini, KPU pun menerbitkan Keputusan KPU Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak 2020. Pedoman teknis tersebut mengatur tata cara pendaftaran, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan akreditasinya.

DOWNLOAD KPT 296 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei, Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020

Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat adalah bentuk positif dari partisipasi masyarakat. Kegiatan ini jika dikelola dengan baik dapat menarik minat masyarakat yang lebih luas untuk turut berpartisipasi aktif, tidak hanya pada hari pemungutan suara saja, tetapi berpartisipasi dalam semua tahapan pemilihan.

Terkait teknis pendaftaran, Arief menilai perlu diperhatikan juga dokumen yang diserahkan, mengingat waktu pendaftaran yang masih panjang. Kemudian substansi pendaftarannya.

“Mereka mau mengambil peran apa, pemantau saja atau jajak pendapat atau survei saja, atau hitung cepat,” tutur Arief di depan peserta rapat virtual bersama KPU provinsi penyelenggara Pemilihan 2020 Kamis, (16/07/2020).

Arief juga mengingatkan kepada KPU provinsi yang menerima pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat untuk meminta hasil kerja pasca pemilihan telah selesai dilaksanakan. Hal ini berkaca pada pengalaman pemilu/pemilihan sebelumnya, beberapa lembaga telah selesai melaksanakan pemantauan dan pemilu/pemilihan juga telah selesai, namun laporan tidak dikirimkan ke KPU.

Senada dengan Arief, Anggota KPU RI Viryan juga memandang pemantauan, lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat ini bagian dari ikhtiar KPU untuk penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis. Hal tersebut juga menjadi ikhtiar dari masyarakat untuk penyelenggaraan yang bisa berjalan dengan standar demokrasi.

“Penting bagi kita sebagai penyelenggara pemilu untuk menjamin akses informasi kepada semua pihak dan bisa terlayani dengan baik. Para pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat ini hadir juga dapat memberikan konfirmasi kepada publik tentang apa yang telah kita kerjakan sudah benar dan baik,” ujar Viryan yang juga Wakil Divisi Partisipasi Masyarakat di KPU RI.

Sementara itu, Anggota KPU RI Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan adanya perbedaan pendaftaran pemantau dari dalam dan luar negeri. Khusus pendaftaran dan akreditasi pemantau asing hanya dilakukan di KPU RI, sedangkan bagi pemantau dalam negeri dilakukan di masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setempat yang menyelenggarakan Pemilihan.

“Syarat pendaftaran pemantau pada prinsipnya harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, memiliki kompetensi dan pengalaman yang dibuktikan dengan surat pernyataan, memenuhi tata cara melakukan pemantauan dan memperoleh akreditasi dari KPU. Khusus untuk pemantau asing, tentu harus memperoleh visa untuk menjadi pemantau dari perwakilan RI di luar negeri dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kemenlu,” papar Dewa saat menjelaskan pedoman teknis pendaftaran.

Pada sesi tanya jawab sejumlah KPU provinsi menyampaikan kendala yang umumnya ditemukan saat daerahnya disambangi pemantau, lembaga survei hingga jajak pendapat. Juga disampaikan sikap yang harus diambil penyelenggara ketika ada di antaranya yang belum lapor namun sudah melaksanakan kegiatan. (hupmas kpu ri arif/foto: arif/ed diR)

Sumber:  Website KPU RI