DR. Idham Holik : PENTINGNYA EDUKASI LITERASI ELEKTORAL DAN LITERASI MEDIA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2020

Perlu adanya pendidikan literasi elektoral dan literasi media dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat DR. Idham Holik saat menyampaikan materi pada acara Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 bersama pimpinan Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Se-Kabupaten Tasikmalaya di Rumah Pintar Pemilu pada Selasa (17/12/2019).

“Apalagi hari ini eranya post truth, pasca kebenaran, kalau kita tidak punya etika bermedia sosial, kita bisa terjebak pada lingkaran setan distribusi kebohongan, hoax, fake news, kabar bohong, ataupun ujaran kebencian yang kemarin sempat mempolarisasi masyarakat Indonesia” katanya.

Ia selalu berpesan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya agar mengadakan edukasi kepada pemilih khususnya berkaitan dengan literasi elektoral dan literasi media, karena menurutnya 2 hal itu tidak bisa dipisahkan.

“Kenapa literasi elektoral dan literasi media tidak bisa dipisahkan? karena hari ini kalau kita berbicara tentang landscape politik itu adalah landscape mediasisasi. Komunikasi politik kita lebih dominan atau lebih banyak menggunakan media ketimbang menggunakan pertemuan tatap muka, pertemuan tatap muka juga menjadi pesan untuk komunikasi media, jadi mendidik pemilih agar mempunyai literasi media ditengah kebebasan informasi yang luar biasa atau bisa dikatakan surplus kebebasan menjadi hal yang sangat penting, karena kalau tidak dikendalikan dengan etika maka semuanya bisa menjadi kacau” ujarnya

Namun ia meyakini masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat mengatasi permasalahan di era post truth ini.

“Saya yakin dengan kedewasan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kedepan hal demikian dapat diatasi walaupun tidak dapat dihindari” terangnya menambahkan.

Ia juga mengatakan bahwa ada hal yang kurang tepat dalam memaknai partisipasi pemilih, menurutnya partisipasi dalam melakukan pemilihan kepala daerah atau pemilu itu adanya peran aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu.

“Bicara hal partisipasi pemilih kita ini, sebenarnya ada hal yang kurang tepat dalam memaknai partisipasi pemilih, partisipasi itu seolah-olah hanya hadir ke TPS, tindakan melaporkan tindak pidana money politik juga merupakan partisipasi, jadi partisipasi dalam melakukan pemilihan kepala daerah atau pemilu itu adanya peran aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu atau pemilukada” pungkasnya.