PROFIL

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22 E dan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dan pengaruh pihak mana pun.

Di dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat hierarkis dan permanen. Disebutkan pula bahwa KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat maka dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Tasikmalaya
KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat hierarkis dan tetap. KPU Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di ibu kota kabupaten Tasikmalaya dan berlokasi di Jalan Raya Timur Singaparna no. 416A Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah kerja KPU Kabupaten Tasikmalaya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Jumlah anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya saat ini merupakan periode keanggotaan ketiga (2013 – 2018) menggantikan keanggotaan periode kedua (2008 – 2013) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 156/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun keanggotaan KPU Kabupaten Tasikmalaya periode 2013 – 2018 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 157/Kpts/KPU-Prov-011/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :
1. Dadan Bardan, S.Ag
2. Subhan Agung, S.IP., MA
3. Zamzam Zamaludin, S.P
4. Ima Budi Rahayu, S.IP
5. H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dipilih dari dan oleh anggota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor BA-78/KPU.Kab.Tsm/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 secara musyawarah dan sepakat memilih H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Periode 2013 – 2018. Penetapan pengangkatan jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya ini dituangkan secara resmi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 181/Kpts/KPU-Prov-011/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Periode 2013 – 2018.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 maka dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dilakukan pembagian tugas diantara para anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk divisi. Bidang tugas dalam divisi tersebut meliputi :

a. Divisi Program dan Data
Ketua      : Subhan Agung, S.IP., MA
Anggota :Dadan Bardan, S.Ag
b. Divisi Umum, Rumah Tangga, Perencanaan, Keuangan dan Logistik
Ketua      : Ima Budi Rahayu, S.IP
Anggota :Zamzam Zamaludin, S.P
c. Divisi Hukum, Pengawasan, Organisasi dan Pengembangan SDM
Ketua      : Zamzam Zamaludin, S.P
Anggota :Ima Budi Rahayu, S.IP
d. Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat
Ketua      :Dadan Bardan, S.Ag
Anggota :Subhan Agung, S.IP., MA

KPU RI menerbitkan Surat Edaran nomor :1170/ORT. 02-SD/01/KPU/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 seiring dengan dibentuknya KPU Kabupaten Tasikmalaya yang baru. Dari Surat Edaran tersebut ada perubahan Nomenklatur pembagian Divisi, serta penambahan 2 Komisioner untuk tingkat Provinsi yang tadinya berjumlah 5 orang berubah menjadi 7 orang. Untuk KPU Kabupaten tetap berjumlah 5 orang dengan perombakan pembagian Tugas divisi di KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Pembagian Divisi dan uraian tugas Anggota KPU Kabupaten adalah :

  1. Ketua KPU : Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga 
  2. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan
  3. Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, PArtisipasi Masyarakat dan SDM
  4. Divisi Perencanaan Data Dan Informasi
  5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Berdasarkan Rapat Pleno KPU periode 2018 – 2023 ditetapkan :

Ketua : Zamzam Jamaludin, SP  Div. Keuangan, Umum, Ligistik & Rumah Tangga, :
Ketua : Zamzam Z
Wakil : Fahrudin

– Div. Teknis Penyelenggaraan :
Ketua : Jajang Jamaludin
Wakil : Ai Rohmawati

– Div. Sosialisasi, Pend. Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM :
Ketua : Isti’anah
Wakil : Jajang Jamaludin

– Div. Data dan Informasi :
Ketua : Ai Rohmawati
Wakil : Isti’anah

– Div. Hukum dan Pengawasan :
Ketua : Fahrudin
Wakil : Zamzam Z

Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Tasikmalaya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya dan bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Data
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

b. Subbagian Hukum
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRDKabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.