Rapat Koordinasi Penyampaian Perbaikan Persyaratan Dokumen Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019

Pada hari Jum’at Tanggal 24 November 2017 berlangsung Rapat Koordinasi Penyampaian Perbaikan Persyaratan Dokumen Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Acara berlangsung di Hotel Horison yang bertempat di Jl. Yudanegara Kota Tasikmalaya. Peserta rapat adalah dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya dan tamu undangan lainnya. Hadir sebagai nara sumber dari KPU Kabupaten Tasikmalaya oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM., Zamzam Jamaludin, SP anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan dan Dodi Djuanda, SP Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk membangun kesamaan pemahaman pada semua pihak dalam rangka menyongsong pemilu 2019 yang akan datang.

Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM yang dalam sambutannya menyampaikan tentang perbaikan persyaratan dokumen administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Tak lupa beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Politik, tamu undangan dan Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk menyempatkan diri untuk hadir pada acara ini. Merujuk pada PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, bahwa saat perbaikan dokumen administrasi dari partai politik diberi kesempatan pada sampai tanggal 18 November – 1 Desember 2017 selama 14 hari. Tak lupa karena saat ini sedang berlangsung tahapan Pilgub Jabar 2018 beliau mengajak peserta rapat koordinasi untuk ikut menyukseskan pilgub jabar 2018.

Sambutan selanjutnya dari Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan langusung oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Djuanda, SP mengatakan semua hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, selain itu beliau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya karena beliau menilai KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan akses data yang leluasa kepada Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya selama pendaftaran dan verifikasi dokumen administrasi Partai Politik kepada Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Acara utama dari acara ini adalah dari Zamzam Jamaludin, SP dengan moderator Latief Muchtar, SH Staf Organik KPU Divisi Hukum dan Pengawasan. Dalam pandangan Zamzam Jamaludin, SP semua hasil verifikasi administrasi Partai Politik dari awal sampai akhir sudah memenuhi syarat minimal, dengan perbaikan di sana sini. Beliau mengatakan setelah selesai Partai Politik memperbaiki dokumen persyaratan administrasi, tanggal 2-11 Desember 2017 dilakukan Penelitian administrasi hasil perbaikan berjenjang terus berlanjut ke provinsi sampai ke pusat, dan puncaknya sampai pada tanggal 17 Februari 2018 sebagai Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 , tanggal 18 Februari 2018 KPU melakukan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019, serta tanggal 18-20 Februari 2018 Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Acara selanjutnya oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM menerangkan tentang Tahapan Pilgub jabar sekarang yang beririsan dengan Tahapan Pemilu 2019. Tahapan yang berjalan sekarang adalah Tahapan Penataan Dapil. Landasan hukum untuk Tahapan Penataan Dapil adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Penataan Dapil Pusat dan Provinsi sudah final karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penataan Dapil Pusat terdapat di Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penataan Dapil Provinsi terdapat di Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penataan Dapil untuk Kabupaten dan kota tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu diserahkan kewenangannya ke KPU dalam Peraturan KPU serta Penataan dan Penetapan Dapil oleh KPU. Jadi kewenangan KPU dipersempit oleh DPR dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU yang tadinya berwenang dalam Penataan Dapil dari pusat sampai ke Kabupaten Kota sekarang hanya berwenang menata Dapil Kabupaten dan Kota saja. Apakah setelah hasil Pemilu 2019 anggota DPR terpilih mendatang memandang perlu ada revisi undang – undang pemilu lagi dan Penataan Dapil Kabupaten atau Kota diambil alih oleh DPR yang akan datang ?.

Prinsip prinsip dari penataan Dapil yaitu, Kesetaraan Suara adalah prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antar satu dapil dengan dapil lain, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah prinsip yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan dapil (6 s.d. 12 kursi), Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar dapil, Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan  dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung, Coterminus adalah dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi), Kohesivitas adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya adat istiadat dan kelompok minoritas dan Kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil pada Pemilu sebelumnya. Dengan tujuh prinsip Penataan Dapil tercipta suatu keseimbangan jumlah kursi dengan memperhatikan demografi dan letak geografis Dapil tersebut. Perbedaan jumlah kursi antar tiap Dapil Cuma berkisar beda 1 atau 2 kursi saja.

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 186. Anggota DPR 575 kursi, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 188 Anggota DPRD Provinsi berjumlah 35 – 120 kursi, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal  191 Anggota DPRD berjumlah 20 – 55 kursi.

Dengan terbitnya UU No. 7 Tahun 2017 terjadi pergeseran komposisi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota. Anggota DPR pada pileg 2014 yang tadinya berjumlah 570 menjadi 575 kursi, Anggota DPRD Provinsi pada pileg 2014 yang tadinya berjumlah 35 – 100 menjadi 35 – 120 kursi, Anggota DPRD Kabupaten atau Kota pada pileg 2014 yang tadinya berjumlah 20 – 50 menjadi 20 – 55 kursi

Untuk penetapan Dapil UU No. 7 Tahun 2017 mengatur pada pasal 187 ayat (2) ditetapkan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Dapil DPRD Provinsi diatur pada Pasal 189 ayat (2) ditetapkan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Dapil DPRD Kabupaten atau Kota diatur pada Pasal 192 ayat (2) ditetapkan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

Menurut UU No 7 Tahun 2017 pasal 188 ayat (2) point (h) yang berbunyi provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh 120 (seratus duapuluh) alokasi kursi. Untuk Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jumlah kursinya jadi 120 kursi, dari yang tadinya 100 kursi. Sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 189 ayat (2) Jumlah Dapil bertambah jadi 15 Dapil dari yang tadinya 13 Dapil. Terjadinya penambahan karena ada jumlah Dapil yang melebihi 12 kursi sehingga terjadi pemekaran Dapil.

Di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk sekarang mengalami penambahan kursi menjadi 55 kursi. Di daerah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat mengalami pergeseran Dapil, yaitu Dapil Jawa Barat XII yang meliputi Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dipecah menjadi Dapil Kab. Garut dan Dapil Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Dapil Jawa Barat XII dipecah karena sesuai dengan ketentuan Undang – undang penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten atau Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi sedangkan Dapil Jawa Barat XII pemilu legislatif 2014 adalah 13 kursi. Dan daerah daerah lainnya yang mengalami kasus yang sama.

Garis besar penataan Dapil adalah KPU Kabupaten atau kota memberikan draf usulan Dapil ke KPU Provinsi untuk direkapitulasi, dan selanjutnya diderahkan ke KPU RI. Pada tanggal 5 – 11 Januari 2017  dilakukan penetapan jumlah kursi DPRD berdasarkan DAK2 yang diterima KPU Kabupaten atau kota dari disdukcapil setempat. Untuk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan DAK2 tahun 2017 jumalah penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebesar 1.713.677. dengan jumlah penduduk 1.713.677 menurut ketentuan undang –undang yang berlaku Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan jatah 50 kursi. Jumlah Dapil dengan komposisi setiap kecamatan tidak mengalami perubahan, dikarenakan tingkat mobilitas penduduk di Kabupaten Tasikmalaya tidak mengalami penambahan dan penurunan yang signifikan.

Acara ditutup pada pukul 15.00 WIB oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM. Beliau mengharapkan para peserta rakor mendapatkan sepemahaman dengan KPU tentang rakor tersebut. Dan menularkan sesuatu yang baru didapat dari rakor ini ke konstituennya masing – masing.  Apalagi yang berminat untuk menjadi Calon Anggota Legislatif.