BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA HIBAH

Pada hari Kamis Tanggal 23 November 2017 berlangsung acara Bimbingan Teknis  Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2017. Acara berlangsung di Hotel Horison yang bertempat di Jl. Yudanegara Kota Tasikmalaya. Peserta rapat adalah dari sekretariat dan Bendahara PPK  se Kabupaten Tasikmalaya dari jam 09.00 WIB s.d 15.00 WIB. Hadir sebagai nara sumber dari KPU Kabupaten Tasikmalaya oleh Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya Imabudi Rahayu, S.IP, Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya Undang Taryana, SH., M.Si, Bank BTN, Dinas Pajak Pratama KCK Tasikmalaya dan dari DPKKAD Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk membangun kesamaan pemahaman pada semua pihak di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang terlibat dalam Pengelolaan Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah, dan Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM yang dalam sambutannya menerangkan alur keuangan yang akan diterima oleh Sekretariat PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 secara garis besar. Selanjutnya oleh anggota KPU Divisi Logistik dan SDM Imabudi Rahayu yang menerangkan tentang cara – cara penggunaan anggaran untuk pilgub 2018. Selanjutnya acara utama oleh  Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya yang menerangkan tentang Teknis Tatacara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 ke Sekretariat PPK. Point utama dari pedoman teknis tata cara keuangan yaitu tentang mekanisme penatausahaan penyaluran pembayaran dan pertanggungjawaban, batasan penyelesaian pertanggungjawaban badan ad hoc, dan tata cara penggunaan dana hibah.

Hadir sebagai narasumber dari pihak bank BTN. Bank BTN diundang kaitannya dana hibah untuk Pilgub 2018 karena Bank BTN yang ditunjuk sebagai bank untuk menyalurkan dana Pilgub Jabar 2018. Pihak BTN menerangkan cara – cara pengisian rekening di bank BTN dan yang lain – lainnya. Setelah pihak Bank BTN selesai pemaparannya langsung dilakukan pembukaan rekening saat itu juga dan ada yang menyusul kemudian.

Hadir sebagai narasumber dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipaparkan oleh staf dari Dinas Bapeda karena Kepala Dinasnya mendadak berhalangan hadir karena ada keperluan lain. Dari paparannya Bapeda menerangkan dasar hukum dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Perda Kabupaten Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perbup Tasikmalaya No. 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Perbup Tasikmalaya No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. Yang termasuk Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk  Pajak Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,  Pajak Penerangan Jalan,  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,  Pajak Sarang Burung Walet,  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Narasumber selanjutnya dari Dinas Pajak Pratama KCK Tasikmalaya yang menerangkan tentang apa saja penghasilan dan pengadaan barang yang terkena pajak serta berapa pajak yang dibayarkan sesuai dengan pasal – pasal yang dikenakan beserta jumlah pajaknya. Diterangkan juga berapa jumlah nilai uang minimal yang terkena objek pajak dan lain – lainnya.

Acara ditutup pada pukul 15.00 WIB oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM. Beliau berharap acara Bimbingan Teknis bisa bermamfaat bagi peserta  dan dapat memberikan keseragaman pada laporan pertanggungjawaban keuangan dari PPK, dan tidak meninggalkan masalah yang menjadi noda pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

“SUKSES PENYELENGGARAAN DAN SUKSES ADMINISTRASI” itulah yang diharapkan.